Akhir bulan Oktober lalu, untuk pertama kalinya, akhirnya saya mendapatkan “surat cinta” dari Direktorat Lalu Lintas. Surat yang dikirimkan tanggal 17 Oktober 2022 itu kemungkinan besar sudah diterima oleh petugas RT satu-dua hari setelahnya.

Sayangnya, petugas RT sempat kebingungan karena nggak ngeh dengan Haryadi Yansyah, nama yang tertulis di amplop tersebut hahaha. Jadilah, setelah semingguan kebingungan, petugas RT kemudian ngecek dan mencocokkan di tumpukan arsip KK warga, baru ngeh surat itu ditujukan kepada saya. Ya, beginilah kalau punya nama panggilan yang jauh banget dari nama aslinya.

Saat amplop dibuka, saya menerima 3 lembar kertas. Pertama, berisi informasi kalau saya sudah melanggar lalu lintas. Surat kedua, berisi lampiran konfirmasi jika saya mengakui pelanggaran tersebut, dan di surat ketiga berisi foto pelanggaran yang diambil oleh kamera pengawas.

Jujur saja, awalnya saya denial dengan pelanggaran ini. Foto yang tercetak tidak jelas. Ada kemungkinan pelanggaran dilakukan oleh orang lain yang memakai motor saya. Sebab, saya termasuk orang yang aware dengan ketentuan dan tata tertib saat berkendara. Kadang ngerasa cemen, tapi demi keselamatan ya mending begitu, kan!

Mau beli sesuatu di minimarket dekat rumah aja pakai helm. Selain melindungi kepala, ya biar gak digodain orang. Eh. Kalau berkendara juga saya berusaha patuh dengan rambu lalu lintas. Apalagi saya sudah tahu kalau sekarang ruas jalan di Palembang sudah banyak CCTVnya dan sudah banyak orang yang mengaku kena denda elektronik ini.

Namun, setelah mengakses situs ETLE Korlantas (bisa juga dengan memindai barcode yang terdapat pada kertas ketiga) untuk melihat foto pelanggarannya secara lebih jelas, saya langsung pasrah sebab orang yang ada di foto itu memang saya lol.

Kejadiannya, sore hari saat saya mau mengantar tante. Saat itu, lampu merahnya nanggung sedangkan saya mau memutar arah. Jadilah, saya kedapatan menerobos lampu merah oleh kamera pengawas. Lantas, berapa denda yang harus saya bayarkan untuk pelanggaran ini? Dari informasi yang saya baca, denda maksimalnya itu Rp.500.000, wadidaw!

Lumayan juga, ya? Eh tapi itu denda maksimalnya loh. Saya pernah tanya ke salah satu kenalan saat ketemu di MPP (Mal Pelayanan Publik) Palembang ketika dia mau menghadiri sidang tilang ini, kalau kisaran dendanya itu jarang yang dikenakan langsung denda maksimal. Ya, tergantung seberapa parah pelanggarannya.

Nah, berhubung saya “cuma” mau muter balik, nggak yang barbar menerobos lampu merah sehingga dapat menabrak kendaraan lain di depan, saya sih optimis kalau dendanya gak akan dikenakan maksimal.

SEGERA KONFIRMASI TILANG

Begitu mendapatkan surat tilang, saya harus melakukan konfirmasi itu selambat-lambatnya tanggal 26 Oktober 2022 atau sekitar 1 minggu sejak surat diterbitkan dan dikirimkan. Sayangnya, saya baru menerimanya tanggal 29 Oktober 2022 sehingga status kendaraan/STNK saya sudah diblokir.

Waduh, gimana jadinya? Setelah baca-baca, ya gak perlu panik. Cukup bayar saja denda tilang elektronik maka statusnya nanti nggak akan terblokir lagi.

“Gimana kalau abaikan saja denda tilang ini?”

Ya nggak akan bisa bayar pajak kendaraan. Nanti pas mau bayar pajak harus bayar dulu denda tilang elektroniknya. Jadi, semuanya terkait satu sama lain. Dan, udah paling bener emang denda tilangnya harus diproses segera.

Oke, sebagaimana informasi di surat pertama, saya harus segera melakukan konfirmasi perihal tilang elektronik ini. Caranya ada dua. Pertama, isi data diri di surat kedua, lalu datang langsung ke posko ETLE (Elektronic Traffic Law Enforcement) Subdit Gakkum Ditlantas Polda Sumatra Selatan. Lokasinya di Jl.POM IX, Palembang. PR banget gak sih kudu ke sana, belum lagi antreannya, rugi waktu, bensin dan belum lagi bayar uang parkirnya, eh. Hehehe.

Ah, untunglah di zaman canggih gini, konfirmasinya pun bisa dilakukan secara online. Yalah, nilangnya udah canggih, masa konfirmasinya masih pake cara primitif, ya kan? saya sih cukup konfirmasi dengan cara mengakses situs ETLE Korlantas.

CARA KONFIRMASI ONLINE

Langkah pertama, langsung buka situs ETLE Korlantas ini. Lalu masukkan nomor referensi pelanggaran dan nomor polisi kendaraan. Untuk mengetahui nomor referensi pelanggarannya cek di surat ketiga.

Nomor referensinya agak ribet sih ya, gabungan huruf dan angka. Kalau mau lebih cepat, langsung aja scan/pindai barcodenya sehingga akan langsung masuk ke halaman konfirmasinya.

Nah setelah konfirmasi selesai, maka nanti akan muncul rekapitulasinya dari semua data yang sudah diinput. Informasi ini juga dapat diunduh dan nanti di kertas pdfnya akan ada link untuk mengecek status tilang onlinenya. Yang penting, catat juga nomor blangko atau kode E-Tilangnya. Nomor ini yang akan digunakan nanti untuk mengecek kode pembayaran dan pengembalian kelebihan dana tilang elektronik.

LAKUKAN PEMBAYARAN

Untuk mengetahui kode pembayarannya, selanjutnya kita harus buka situs ETilang Info ini. Masukan nomor blangko atau kode E-Tilangnya. Selanjutnya, di sana akan diinformasikan nomor kode pembayarannya.

Omong-omong, seingat saya proses untuk mendapatkan nomor pembayaran ini gak instan. Dia berjeda kalau nggak salah 1×24 jam. Jadi, kalau kamu akses situs E-Tilang dan belum menemukan nomor pembayarannya, tunggu saja ya sampai kode pembayarannya muncul.

Untuk tata cara pembayaran, paling mudah jika lewat BRI. Bisa lewat ATM, M-banking, teller, EDC atau internet banking. Biayanya juga gratis! Nah, bagi kamu yang gak punya rekening BRI, tapi punyanya rekening Mandiri, BCA, BNI atau bank lainnya, ya bisa juga dilakukan lewat menu transfer antarbank. Hanya saja dikenakan biaya.

Selain nominal denda maksimalnya, di halaman E-Tilang Info ini saya juga mengetahui jadwal sidangnya. Lokasinya di Kejaksaan Negeri Palembang. Saya nggak tahu lokasi tepatnya di mana saja. Mungkin bisa kontak ke layanan informasi resmi mereka di nomor telepon 0821-8004-4993.

Namun, karena sebelumnya saya gak sengaja ketemu kerabat di Mal Pelayanan Publik Palembang yang ada di Jakabaring, mestinya sidang bisa dilakukan di sana. Lokasinya pun cukup dekat dari rumah.

Saya sempat galau, apakah mau bayar denda maksimal Rp.500.000 secara langsung saat sidang di hari yang ditentukan, atau saya transfer saja dengan harapan nanti tidak dikenakan denda secara maksimal dan sisa kelebihan dendanya dapat saya ambil kembali.

Nah, dengan alasan kepraktisan dan juga saya ingin membuktikan sendiri seberapa mudah proses pengembalian dana ini, maka saya transfer langsung saja sebesar Rp.500.000. Seingat saya, begitu saya input kode pembayaran maka total denda maksimalnya langsung muncul. Jadi saya hanya ada pilihan YA atau TIDAK untuk melanjutkan transaksi pembayaran itu sehingga nominalnya tidak harus saya input secara manual.

Pada tanggal 31 Oktober 2022 saya lakukan proses pembayaran itu lewat ATM dan saya harus menunggu hingga tanggal 18 November 2022 (tanggal sidang) untuk mendapatkan kepastian berapa denda yang dikenakan kepada saya dan berapa sisanya yang dapat saya ambil kembali.

PROSES PENGEMBALIAN DANA

Sebetulnya sejak hari pembayaran, saya secara berkala mengakses situs Tilang Kejaksaan ini untuk mengecek berapa denda yang yang seharusnya saya bayarkan. Hanya saja, nomor blangkonya tidak dapat terproses sebelum tepat di tanggal sidangnya.

Jadilah, di tanggal 18 November 2022 saya coba akses dan ternyata benar baru terbuka situsnya dan dari sana terinformasi saya hanya dikenakan denda Rp.100.000 dari pelanggaran menerobos lampu merah itu.

Wah alhamdulillah, dengan begitu sisa Rp.400.000-nya dapat saya ambil, yeay!

Hanya saja, prosesnya saat itu tidak dapat dilakukan di hari yang sama. Ada pesan “Data Belum Terotorisasi” saat saya akan memproses pengembalian dana. Saya dengar sih memang dari tanggal sidang itu butuh waktu seminggu untuk mengambil kembali sisa denda tilangnya. Jadi kalau tanggal sidangnya 17 November, maka proses pengembalian dana ini baru dapat dilakukan tanggal 25 November.

Tapi, hari ini, 21 November 2022 alias 3 hari berselang dari tanggal sidang, proses pengembaliannya sudah dapat dilakukan, yeay! Eh jangan-jangan tanggal 18 sore itu udah bisa ya? Tanggal 19 dan 20 saya lupa ngecek. Jadi ya, coba aja deh secara berkala dari tanggal sidang itu kalau mau proses pengembalian dananya lebih cepat.

Kenapa saya cuma didenda segitu? Menurut analisa abal-abal saya sih ya, itu karena pelanggaran saya tidak begitu besar. Sebab posisinya saya menerobos lampu merah untuk berbalik arah. Beda ceritanya jika saya menerobot dan jalan lurus ke depan sehingga dapat bertabrakan dengan pengendara lain, rasanya bisa-bisa saya dikenakan denda maksimal.

Lucunya, beberapa hari setelah saya mendapatkan surat, bokap juga mendapatkan surat tilang yang sama. Bedanya, pelanggaran yang ia lakukan tidak memakai sabuk pengaman. Denda maksimalnya Rp.250.000 dan ketetapan akhirnya kena denda Rp.150.000. Jadi sisa uang yang dapat diambil Rp.100.000.

Untuk proses pengambilan dana ini, dapat dilakukan dengan 2 cara. Pertama, unduh surat pengantar dari kejaksaan lalu datang ke BRI. Di surat yang saya dapatkan itu, prosesnya dilakukan di BRI Cabang Palembang A.Rivai.

Saya sempat tanya ke akun twitter BRI apakah bisa saya proses di cabang lain yang lebih dekat, namun sepertinya admin twitternya gak begitun ngeh jadi menjawab dengan normatif. Nanti kalau saya ke cabang BRI, akan saya tanya ke petugasnya dan akan saya update lagi tulisan ini apakah bisa dilakukan ke cabang lain pencairan sisa dendanya atau wajib ke cabang utama. 

Cara kedua, transfer ke rekening BRI. Nah, berhubung saya punya rekeningnya, jadi prosesnya mudah sekali.

Lantas bagaimana dengan bokap yang nggak punya rekening BRI? Aha, boleh pakai rekening saya/orang lain. Hanya saja, saat proses pengembalian dana ini, akan muncul notifikasi via SMS berupa OTP untuk diinput ke situsnya. Jadi, pastikan nomor teleponnya memiliki pulsa ya.

Dan, begitu proses selesai, dalam waktu 1-2 menit, uang langsung terkreditkan ke rekening saya. Hwaa, cepat dan mudah sekali, bukan?

CEK STATUS KENDARAAN

Dari sini, pasti bertanya-tanya ya, “eh saya udah kena tilang elektronik belum, ya?” sebab kan bisa jadi alamat domisili dan alamat KTP-nya beda. Atau juga, perangkat RT-nya nggak ngeh sama nama kita trus surat tilang elektroniknya diabaikan saja.

Nah untuk mengecek apakah kita sudah kena tilang atau belum, caranya kunjungi situs ETLE PMJ ini dan masukkan no polisi, nomor mesin dan nomor rangka kendaraan. Dari sana nanti akan ketahuan status kendaraan kalian apakah aman dari tilang elektronik atau tidak. 

KESIMPULAN

Secara umum, saya merasakan manfaat dari proses yang serba online ini. Dari proses konfirmasi tilang, pembayaran hingga persidangan, semua dilakukan di depan komputer/ponsel saja. Sangat praktis!

Nggak perlulah izin kerja atau bahkan cuti untuk ngurusin tilang ini. Hanya saja, kita harus siap “nombok” dulu dan membayar dendanya secara maksimal. Jadi, ada uang kita yang diendapkan di sana selama tanggal sidangnya belum tiba.

Nah hal ini sih menurut saya dapat diperbaiki ya. Jadi kalau secara sistem sudah diketahui kalau pelanggarnya telah transfer di tanggal sekian, maka kasih jeda 1-3 hari cukuplah untuk kemudian dapat proses pengembalian dananya. Kayak kasus saya, nunggunya cukup lama, lebih dari 2 minggu.

Lalu, dari tahapan konfirmasi, pembayaran dan pengembalian, saya harus akses 3 situs yang berbeda hehe. Dari situs ETLE, situs E-Tilang hingga situs Kejaksaan. Saya rasa, bisa dijadikan satu saja situsnya agar tidak membingungkan dan jadinya akan terasa lebih praktis.

Namun, terlepas dari kekurangan ini, saya tetap apresiasi dengan kemudahan yang ada. Walaupun saya kena tilang, tapi saya mendukung program pemerintah ini. Harapannya, masyarakat akan lebih tertib berkendara. Dengan begini pun, uang yang saya setorkan masuk ke kas negara, bukan ke kantong oknum, ya kan!